MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA FULUR (MUSREMBANGDES) TA. ANGGARAN 2018

Sideka : fulur.desa.id// Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan Desa. Pada hari ini, Senin 20 Desember 2017 bertempat di aula kantor Desa Fulur dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa TA. 2018 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Dusun, Ketua RT/RW masing-masing Dusun di wilayah Desa Fulur, serta masyarakat yang tersebar di 8 Dusun di wilayah Desa Fulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. Disamping itu pula, hadir juga Staf dari Dinas PMD Kabupaten Belu, Tenaga Ahli, serta Pendamping Lokal Desa(PLD) Fulur.

Kegiatan Musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan prioritas program pembangunan Desa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Adapun bidang kegiatan  yang dibahas dalam kegiatan Musyawarah ini yakni persediaan sarana prasarana olahraga, peningkatan program unggulan Desa Fulur, pelaksanaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan pembuatan Embung-embung Desa sebagai alternatif penampungan air di area pertanian masyarakat Desa Fulur. Terkait dengan ke empat bidang kegiatan  tersebut di atas, pada hari ini melalui Musyawarah akan dilakukan pemilahan/pembagian alokasi dana dalam rangka pembiayaan prioritas kegiatan/program yang ditetapkan melalui Musyawarah. Dimana, sumber pembiayaan akan dibagi menjadi 2 bagian yakni Dana yang bersumber pada Dana Desa dan dan alokasi dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Dalam MUSREMBANG ini pula dibahas sistem/mekanisme kerja yang akan diterapkan di tahun 2018 yang mana mekanisme pelaksanaan program usulan yang akan direalisasikan pada tahun anggara 2018 bersifat “PADAT KARYA‘.

Padat Karya merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang lebih mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat tingkat bawah. Dimana, dalam mekanisme pelaksanaan program yang bersifat padat karya ini masyakarat Desa lebih diberdayaakan sehingga potensi – potensi desa terkait persediaan bahan/sarana yang akan dimamfaat dalam pembangunan Desa pun lebih diarahkan ke pemamfaatan sarana yang tersedia di Desa. Salah satu contonhnya adalah batu alam, batu kali, serta kayu sebagai bahan bangunan yang kelak akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Disamping itu pula lewat sistem Padat Karya ini, peningkatan ekonomi masyarakat dapat dipenuhi karena dalam sistem padat karya ini masyarakat yang berpendidikan rendah pun dapat berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Contohnya adalah  Tukang. Pihak pemerintah Desa tidak lagi memakai tenaga tukang dari luar Desa namun lebih memprioritaskan dan memberdayakan kemampuan dan keahlian tukang yang berada dalam wilayah Desa pada umunya dan Desa Fulur pada khususnya. Sehingga, dengan dilakukannya sistem padat karya dalam pengelolaan pembangunan di Desa maka lambat laun masyarakat Desa semakin termotivasi untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki sebagai sumber pendapatan.

Dengan demikian, apabila pelaksanaan program pembangunan Desa Fulur selalu memprioritaskan potensi desa yang dimiliki maka tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Fulur akan semakin meningkat dan pada akhirnya kondisi ekonomi masyarakat Desa pun akan semakin dan trus meningkat secara optimal. Oleh karena itu, diharapkan kepada  Pemerintah baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat untuk terus mengkaji mekanisme dalam pelaksanaan program pembangunan Desa sehingga konsep pembangunan berbasis Padat Karya ini dapat membantu masyarakat Desa dalam mendongkrak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Sebagai imbasnya maka angka kemiskinan secara makro lambat laun akan ditekan dan pada akhirnya masyarakat di seluruh Desa yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia khususnya Desa pinggiran Tapal Batas Timor Leste dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimal.

Foto&Liputan : Berelekyanto//

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan